Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi tiang agama Islam. Kakbah di kota Mekah yang menjadi lokasi haji pun menjadi lambang ketaatan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Maka tidak heran jika banyak umat Islam yang menginginkan menggerakkan ibadah haji. Mahalnya ongkos haji gara-gara jarak yang jauh dan banyaknya kebutuhan akomodasi yang harus dipenuhi, memicu tiap Muslim yang menginginkan berhaji harus lebih bersabar—bersabar untuk menghimpun dana dan tunggu jadwal keberangkatan. Namun tidak sedikit pula yang memutar otak untuk melacak cara sehingga sanggup berangkat haji lebih cepat. Salah satu hal yang dijalankan adalah bersama berhutang, baik pada individu maupun lembaga Badal Haji .

Yang marak dijalankan tentang dana utangan untuk haji adalah ada tawaran program-program arisan atau dana talangan haji Travel Haji Umrah .

Sebenarnya bagaimana hukum gunakan dana talangan haji untuk haji dan umroh?

Dana talangan haji yang saat ini tengah marak diterapkan oleh lembaga keuangan gunakan akad qardh (piutang) dan ijarah (sewa menyewa jasa). Kedua akad ini jika dijalankan secara terpisah hukumnya halal, namun jika keduanya dijalankan secara sejalan dan saling tentang muncul kasus besar. Masalah yang muncul adalah:

1. Sesuai bersama larangan nabi
“Tidak halal mencampurkan pada piutang bersama akad jual-beli” (HR Abu Dawud hadits no. 3506 dan At-Tirmidzy hadits no. 1234). Akad hutang piutang adalah akad sosial dan sewa menyewa adalah akad komersial. Bila keduanya digabung sanggup memicu akad berikut menjadi tidak halal.

2. Riba terselubung
Dari akad piutangnya muncul bahwa kreditur tidak memungut tambahan atau bunga. Tetapi saat dia mencampurkan akad piutang bersama sewa, dia mendapat kelebihan berasal dari duit sewa yang dipungut. Lembaga keuangan yang tawarkan dana talangan haji ini mendapat beruntung berasal dari jual beli jasa tersebut.

Ketika akad piutang digabung bersama sewa, maka dapat muncul kelebihan berasal dari duit sewa yang dipungut
Salah seorang ulama, Dr. Sholeh al-Fauzan menjelaskan berasal dari surat Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِعَلَىالنَّاسِحِجُّالْبَيْتِمَنِاسْتَطَاعَإِلَيْهِسَبِيلاً

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia pada Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah…” (QS. Ali Imran: 97)

Yang dimaksud bersama sanggup mengadakan perjalanan adalah perbekalan dan kendaraan. Sanggup di sini maknanya sanggup memenuhi ongkos yang untuk pergi haji dan selama di area berlangsungnya ibadah haji, termasuk nafkah yang cukup untuk keluarga yang harus dinafkahi hingga dia kembali.

Sedangkan mereka yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk jalankan haji, maka tidak harus baginya berhaji, tidak disyariatkan pula untuk berutang sehingga sanggup menunaikan ibadah haji. Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya, seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 185.

Namun, secara lazim seandainya seseorang berutang dan jalankan haji, maka hajinya sah dan dia harus melunasi utangnya. Hal ini cocok bersama keputusan para ulama Al Lajnah Ad Daimah tentang haji hutang yaitu jika orang yang berutang untuk haji sanggup dan tidak merasa berat untuk melunasi hutang berikut dan masih mempunyai nafkah untuk berangkat, maka diperbolehkan dan hajinya sah.

Meskipun hukum haji hutang adalah boleh, pinjaman yang didapat harus lewat jalur yang halal, tanpa riba, dan tanpa bunga. Perkara riba adalah dosa besar yang dimurkai Allah, maka berasal dari itu jangan hingga kita memaksakan diri jalankan suatu ibadah namun di sisi lain mendapat dosa. Di dalam kitab Fathul Bari, para ulama menjelaskan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri bersama dosa.