Tanggapan REI Mengenai Penghapusan Pajak Properti Mewah Oleh Sri Mulyani

Penghapusan pajak untuk property mewah menjadi rencana Kementerian Keuanga (Kemenkeu) ini disambut baik oleh asosiasi pengembang properti. Soelaeman Soemawinata selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI mengatakan jika pajak property mewah ini dihilangkan industry properti bisa lebih bergairah karena pasar ini akan lebih banyak digeluti pengembang.

Menteri keuangan pun sedang mempertimbangkan untuk menghapus pajak untuk properti mewah. Terdapat dua kemungkinan yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 mengenai properti mewah. Dua kemungkinan ini bisaja saja di hapus salah satunya atau bisa saja dua-duanya.

Note: salah satu investasi yang pajaknya terbilan mudah adalah investasi tanah yang menguntungkan. Karena besarannya tidak terlalu besar, lain hal jika sudah di bangun rumah mewah diatasnya.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017, terdapat dua jenis properti yang menjadi objek PPnBM 20 persen adalah rumah dan rown house nonstrate tile dengan harga jual Rp20 miliar atau lebih meliputi apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dengan harga jual minimal Rp10 miliar.

Bagi Eman, beragam hambatan yang memberatkan industri properti memang sudah mestinya dihapus. Dia pun menilai jika kini semakin banyak pengembang yang tidak berminat menggarap segmen properti kelas atas akibat pajak yang berat.

Ia pun menambahkan jika hal ini membaut pengembang kesulitan memasarkan propertinya karena pajak yang berlaku terlalu dbebankan kepada konsumen. Sementara itu pasar untuk segmen properti tersebut dinilai masih ada.

Hanya karena ada beban biaya 20 persen tabahan yang menyebabkan harga disitu terlalu tinggi, jadi si pengembang tidak bergerak ke arah itu. Terdapat dua pengembang yang bergerak ke arah situ namun bayak pengembang yang tidak bergerak ke arah situ, tambahnya.

Mantan Direktur PT Alam Sutera Realty Tbk itu menuturkan, REI siap utuk berdiskusi dengan Kemenkeu untuk membicarakan soal penghapusan pajak tersebut. Tak hanya dengan Kemenkeu REI pun juga mempunyai berbagai jalur untuk mengupayakan agar insudtri bisa bangkit lagi.

Eman mengatakan bahwa mereka mempunyai banyak jalur berbagai dari unsur pemerintah termasuk Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, PUPR, ATR. Jadi REI kini sedang bergerak bersama dengam pemerintah untuk bagaimana menyamakan persepsi agar industri properti saat ini sedang slow down ini benar-benar bisa bangkit.

tetep pantengin blog mohamad eslami disini